Jl. Nira Watro, Desa Kmp. Baru , Kec. Banda, Maluku Tengah, Maluku 97593 | (0910) 21013 / (0910) 21013 | sma1_banda@yahoo.co.id

Materi PPKN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA Kelas X

Rabu, 05 Agustus 2020 18:19


Materi PPKN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK  PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA Kelas X

 

 

NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA

  1. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia
    1. Macam-Macam Kekuasaan Negara

Menurut John Locke kekuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga kekuasaan yaitu

  1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
  2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan  untuk melaksanakan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
  3. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Sedangkan menurut Montesquieu kekuasaan negara dibagi :

  1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
  2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
  3. c.       Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
  4. 2.      Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia.

Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 19445, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

  1. Pembagian kekuasaan secara horizontal.
    1. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.  Kekuasaan ini djalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara.  Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4  ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    3. Kekuasaan legislatif, yaitu, kekuasaan untuk membentuk undang-undang.  Kekuasaan ini dipegang oleh  Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal  20 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    4. Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman  yaitu kekuasaan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.  Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi  sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    5. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan  dengan penyelenggaraan  pemeriksaan atas  pengelolaan data dan tanggung jawab tentang keuangan negara.  Kekuasaan ini dijalankan oleh  Badan Pemeriksa Keuangan  sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 23 E  Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    6. Pembagian kekuasaan secara Vertikal.

Pembagian kekuasaan secara vertikal  merupakan pembagian kekuasaan  menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan  antara beberapa tingkatan pemerintahan.  Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi  dari diterapkannya  asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang  pemerintahan kepada  pemerintah daerah otonom (provinsi  dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan  mengatur sendiri  urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan  yang menjadi kewenangan pemerintah  pusat,  yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri , pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter, dan fiskal.  Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal  18 Ayat (5) UUD Negara Reublik Indonesia Tahun 1945.

 

  1. B.      Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan non Departemen.
    1. 1.      Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia.

Keberadaan Kementerian Negara  Republik Indonesia diatur secara tegas didalam  Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945  yang menyatakan sebagai berikut.

  1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
  2.  Menteri-menteri itu diangkat dan  diberhentikan oleh presiden.
  3.  Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
  4. Pembentukan, pengubahan, dan  pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Pasal 17 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa ; “ setiap menteri  membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”.  Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri.  Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara adalah sebagai berikut ;

 

  1. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas  disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan : luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
  2. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, Hak Asasi Manusia,  pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum,  transmigrasi, transportasi,  informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan,  kelautan dan perikanan.
  3. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara,  badan usaha milik negara, pertahanan, kependudukan, lingkunagn hidup, ilmu pengetahuan, tekhnologi, investasi, koperasi,  usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
  4. 2.      Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara. Kementerian Negara Republik Indonesia dapat di klasifikasikan  berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya.

  1. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas, disebutkan  dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah sebagai berikut :

1). Kementerian Dalam Negeri.

2). Kementerian Luar Negari.

3). Kementerian Pertahanan.

                    b. kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian  dari  Pembangunan Nasional.  Kementerian yang  menangani urusan  pemerintahan yang ruang ruang lingkupnya disebutkan  dalam UUD Tahun 1945 adalah sebagai berikut :

1). Kementerian Agama.

2). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3). Kementerian Keuangan.

4). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

5). Kementerian Riset, Tekhnologi, dan  Pendidikan Tinggi.

 

6). Kementerian Kesehatan.

7). Kementwerian Sosial.

8). Kementerian Ketenagakerjaan.

9). Kementerian Perindustrian.

10). Kementerian Perdagangan.

11). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

12). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

13). Kementerian Perhubungan.

14). Kementerian Komunikasi dan Informatika.

15). Kementerian Pertanian.

16). Kementerian Lingkunga Hidup dan Kehutanan.

17). Kementerian Kelautan dan Perikanan.

18). Kementerian Desa dan Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

19). Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

 

KEBERHASILAN HANYA MILIK MEREKA YANG GIAT BELAJAR

TETAP JAGA KESEHATAN

 

Artikel Terkait

PENGUMUMAN

PENGUMUMAN

PENGUMUMAN TERBARU, LEARN FROM HOME AND WORK FROM HOME

Tambah Komentar

Komentar

Komentar tidak ditemukan