Jl. Nira Watro, Desa Kmp. Baru , Kec. Banda, Maluku Tengah, Maluku 97593 | (0910) 21013 / (0910) 21013 | sma1_banda@yahoo.co.id

Lanjutan Materi PPKN (HAM) Kelas XI Beserta Tugas

Minggu, 02 Agustus 2020 18:15


Lanjutan Materi PPKN (HAM) Kelas XI Beserta Tugas

LANJUTAN MATERI  HAM KLS XI

 

D. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM

Semua negara di dunia sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap

nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakan

HAM. Akan tetapi, pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda antara satu

negara dengan negara lain. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki

suatu bangsa akan memengaruhi sikap dan perilaku hidup berbangsa. Misalnya

di Indonesia, semua perilaku hidup berbangsa diukur dari kepribadian Indonesia

yang tentu saja berbeda dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia dalam proses

penegakan HAM tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan

lainnya. Dengan kata lain, penegakan HAM di Indonesia tidak berorientasi pada

pemahaman HAM liberal dan sekuler yang tidak selaras dengan makna sila

pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, proses

penegakan HAM di Indonesia juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum

internasional yang pada dasarnya memberikan wewenang luar biasa kepada

setiap negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Idrus Affandi dan Karim Suryadi

menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM sangat

mempertimbangkan dua hal di bawah ini.

a. Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara

hukum, sosial, maupun politik harus dipertahankan dalam keadaan apa

pun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam piagam PBB.

b. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada

ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai HAM. Kemudian

menyesuaikan dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional serta

menempatkannya sedemikian rupa sehingga merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari sistem hukum nasional.

Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan

langkah-langkah strategis, di antaranya sebagai berikut.

a. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Keppres Nomor 50 Tahun

1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang

RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia pada pasal 75 sampai

dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat

lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian,

penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35

orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan

oleh presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama lima tahun dan dapat

diangkat lagi hanya untuk satu kali masa jabatan.

Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut.

a. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah.

b. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi.

c. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi

manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti.

Memberi saran kepada pihak yang 

bermasalah untuk menyelesaikan

sengketa di pengadilan.

Setiap warga negara yang merasa

hak asasinya dilanggar boleh melakukan

pengaduan kepada Komnas HAM.

Pengaduan tersebut harus disertai dengan

alasan, baik secara tertulis maupun lisan

dan identitas pengadu yang benar.

b. Pembentukan Instrumen HAM.

Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan

penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan

perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan HAM.

Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk

menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan

HAM. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur

masalah HAM sebagai berikut.

1) Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh yaitu bab

Yang  berisi mengenai hak asasi manusia, melengkapi pasal-pasal yang

lebih dahulu mengatur mengenai masalah HAM.

2) Dalam Sidang Istimewa MPR 1998 dikeluarkan Ketetapan MPR mengenai

hak asasi manusia yaitu TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998.

3) Ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998.

4) Diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia, yang diikuti dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun

1999 tentang pengadilan HAM yang kemudian ditetapkan menjadi sebuah

undang-undang, yaitu Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang

Pengadilan HAM.

5) Ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak

yaitu:

a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,

b) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

dan

c) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Anak.

 HAM internasional selama tidak bertentangan dengan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Instrumen HAM internasional yang diratifikasi di antaranya sebagai berikut.

a. Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Telah diratifikasi dengan Undang-

Undang RI Nomor 59 Tahun 1958.

b. Konvensi Tentang Hak Politik Kaum Perempuan (Convention of Political

Rights of Women). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor

68 Tahun 1958.

c. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

Perempuan (Convention on the Elmination of Discrimination againts

Women). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun

1984.

d. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Telah

diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

e. Konvensi Pelarangan Pengembangan, Produksi dan Penyimpanan Senjata

Biologis dan beracun serta pemusnahannya (Convention on the Prohibition

of the Development, Production and Stockpilling of Bacteriological

(Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction). Telah

diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1991.

f. Konvensi Internasional terhadap Anti Apartheid dalam Olahraga

(International Convention Againts Apartheid in Sports). Telah diratifikasi

dengan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 1993.

g. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain

yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia

(Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or degreeling

Treatment or Punishment). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI

Nomor 5 Tahun 1998.

h. Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 87 Tahun 1998 tentang

Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (ILO

Convention No. 87, 1998 Concerning Freedom of Association and

Protection of the Rights to Organise). Telah diratifikasi dengan Keputusan

Presiden Nomor 83 Tahun 1998.

i. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi

Rasial (Convention on the Elemination of Racial Discrimination). Telah

diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1999.

Hak-Hak Sipil dan Politik (International

Covenant on Civil and Political Rights). Telah diratifikasi dengan Undang-

Undang RI Nomor 11 tahun 2005.

k. Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.) Telah

diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2005.

c. Pembentukan Pengadilan HAM

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun

2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM

berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan

maupun masyarakat. Pengadilan HAM menjadi dasar bagi penegakan, kepastian

hukum, keadilan dan perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat.

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan

perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, berwenang

memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga

negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia.

2. Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

a. Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering

kalian dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan HAM.

Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya

semua faktor penyebab pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebabnya tidak

muncul pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi

berbagai kasus pelanggaran HAM.

1) Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum

dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan

partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para

pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan

pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan

perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan

menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka

menegakkan hukum.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya

berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah.

2) Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik

terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah.

3) Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat

melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi)

maupun non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).

Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.

4) Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan

dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati

keyakinan dan pendapat masing-masing

b. Membangun Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat

dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya,

sebelum memenuhi apa yang yang menjadi kewajibannya. Misalnya, dalam proses

pembelajaran di sekolah, kalian tidak akan mendapatkan pemahaman yang baik

dalam sebuah pelajaran apabila tugas-tugas dalam mata pelajaran tersebut tidak

kalian kerjakan. Kemudian, seorang pekerja tidak akan mendapatkan kenaikan

upah apabila tidak menampilkan kinerja yang baik. Dengan demikian, dapat

dipastikan antara hak asasi dan kewajiban asasi dalam perwujudannya harus

diharmonisasikan atau diseimbangkan oleh setiap orang.

Bagaimana caranya mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi dalam

kehidupan sehari-hari? Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak

dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan

menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri.

Sikap egois dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya,

sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap

egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun

caranya dapat melanggar hak orang lain.

Upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia merupakan

salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan HAM yang dilakukan oleh

pemerintah. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab sudah

sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang

selalu menghormati keberadaan orang lain secara kaffah. Sikap tersebut dapat

kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat,

bangsa, dan negara.

Lakukanlah identifikasi contoh perilaku yang dapat kalian tampilkan, sebagai

bentuk upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia.

1. Di lingkungan keluarga

a. Meghormati dan menyayangi adik atau kakak

b. …………………………………………………………………………

c. …………………………………………………………………………

d. …………………………………………………………………………

e. …………………………………………………………………………

2. Di lingkungan sekolah

a. Tidak memaksakan kehendak kepada teman atau guru

b. …………………………………………………………………………

c. …………………………………………………………………………

d. …………………………………………………………………………

e. …………………………………………………………………………

3. Di lingkungan masyarakat

a. Tidak menghardik pengemis atau kaum dhu’afa lainnya

b. …………………………………………………………………………

c. …………………………………………………………………………

d. …………………………………………………………………………

e. …………………………………………………………………………

4. Di lingkungan bangsa dan negara

a. Memahami dan menaati setiap instrumen HAM yang berlaku

b. …………………………………………………………………………

c. …………………………………………………………………………

d. …………………………………………………………………………

e. ……………………………………………………………………

Setelah kalian menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM yang dikaitkan

dengan Pancasila, tentunya kalian semakin meyakini bahwa betapa pentingnya

Pancasila untuk dijadikan dasar dalam proses penegakan hak asasi manusia. Nah,

coba sekarang renungkanlah hal-hal berikut serta cobalah berikan jawabannya

dengan penuh kejujuran.

 

 

1. Dalam kenyataannya, manakah yang lebih sering kalian dahulukan antara

     hak dan kewajiban?

2. Pernahkah kalian melalaikan kewajiban? Apabila pernah, jenis kewajiban

     apa yang sering kalian lalaikan?

3. Hal apa yang sudah kalian lakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap

    hak asasi manusia?

a. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada

    hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang

    Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,

    dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah,

    dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat

    dan martabat manusia.

b. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala

    sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

    Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai

    kewajiban dasar setiap manusia. Berdasarkan ketentuan pasal

    1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang

    Hak Asasi Manusia, kewajiban dasar manusia merupakan

    seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak

    memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

c. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling

    berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau

    hubungan sebab-akibat. Seseorang mendapatkan haknya

    dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya.

d. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai

    kemanusiaan. Dengan kata lain, Pancasila sangat menghormati

    hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara

    Indonesia. Semua sila Pancasila mengandung nilai-nilai

    penghormatan atas hak asasi manusia.

e. Jaminan serta pengaturan hak dan kewajiban asasi manusia oleh

    Pancasila dapat dilihat dari nilai-nilainya yang terdiri atas nilai

    dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.

f. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila

    terletak pada ketentuan setiap sila Pancasila, yang kemudian

    dijabarkan dalam nilai instrumental yang berupa ketentuan

    peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, yang

    diimplementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

g. Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban

    asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan

    menghindarkan diri dari sikap egois atau terlalu mementingkan

    diri sendiri.

 

 

SELAMAT BELAJAR, SEMOGA SUKSES

TETAP JAGA KESEHATAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah peserta didik sekalian pelajari materi di atas, selanjutnya silahkan kerjakan tugas di bawah ini, dan dikumpulkan pada guru bidang study melalui WA, dalam bentuk PDF, selambat-lambatnya hari sabtu, tanggal : 8 Agustus 2020

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara jelas dan akurat.

1. Bagaimana keterkaitan antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi

     manusia?

2. Mengapa antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia dalam

     perwujudannya harus diharmonisasikan?

3. Uraikan jaminan hak asasi manusia yang terdapat dalam Pancasila!

4. Apa yang akan terjadi apabila dalam proses penegakan hak asasi manusia,

    Pancasila tidak dijadikan dasar atau landasan?

5. Sekarang ini begitu sering terjadi peristiwa pelanggaran HAM di

    masyarakat seperti pembunuhan, penculikan, penyiksaan dan sebagainya.

    Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Siapa yang paling bertanggung jawab

    untuk mengatasi persoalan tersebut? Apa peran kalian untuk menyelesaikan

    persoalan tersebut?

 

SELAMAT BEKERJA. KEBERHASILAN HANYA MILIK MEREKA YANG GIAT BELAJAR

 

Artikel Terkait

Tambah Komentar

Komentar

Komentar tidak ditemukan